Ombudsman Survei Kepatuhan di Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG–Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, menjelaskan bahwa di Provinsi Lampung dilakukan Survei Kepatuhan untuk lima Pemerintah Daerah. “Lima Pemda itu Pemprov Lampung, Pemkot Bandar Lampung, Pemkota Metro, Pemkab Tanggamus dan Pemkab Lampung Selatan,” katanya melalui rilis yang diterima Lampost.co, Senin (5/12/2016). Nur mengatakan sama seperti survei tahun 2015 mengenai survei kepatuhan penyelenggara dalam pelaksanaan standar pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Survei tersebut akan membedah zonasi-zonasi yang ada. “Hal yang lebih penting adalah kita kawal bersama para penyelenggara, khususnya jika ia sudah berzona hijau nantinya, maka sejatinya, tanggung jawab selaku penyelenggara untuk mengimplementasikan standar pelayanan itu semakin tinggi. Sehingga kelengkapan standar pelayanan bukan sekedar atribut belaka.” katanya Ringkasan hasil Survei Kepatuhan Atribut Layanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI 1.Kementerian Sebanyak 44% atau 11 Kementerian masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Pusat. 2. Lembaga Sebanyak 66,67% atau 10 Lembaga masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Pusat. 3. Provinsi Sebanyak 39,39% atau 13 dari 33 Provinsi masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah. 4. Kabupaten Sebanyak 18% atau 15 dari 85 Kabupaten masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah 5. Kota Sebanyak 29% atau 16 dari 55 Kota masuk dalam zona hijau atau zona kepatuhan tinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang PelayananPublik pada unit layanan publik di tingkat Pemerintah Daerah. Tweet Penulis : Triyadi Isworo Editor : Sri Agustina dibaca : 443135 Kali

Sumber: Lampost.co